Beniyanto: Dana KUR Sebesar 300 Triliun Diharapkan Terserap Maksimal

05-02-2025 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto, saat rapat dengan Menteri Koperasi dan UKM di Ruang Rapat Komisi VII, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025 menjadi Rp 300 triliun, lebih besar dibandingkan realisasi KUR tahun 2024 yang hanya sekitar Rp 280 triliun.

 

“Jika mengacu pada tahun 2024, target KUR tidak terserap secara maksimal. Jangan sampai target Rp 300 triliun ini bernasib sama. Untuk itu, diperlukan peran aktif Kementerian Koperasi dan UKM agar pelaksanaan KUR dapat berjalan efektif,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto, saat rapat dengan Menteri Koperasi dan UKM di Ruang Rapat Komisi VII, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

 

Ia menekankan bahwa fokus utama harus diarahkan pada peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM serta peningkatan kapasitas usaha pelaku usaha kecil agar dapat berkembang. Selain itu, sejumlah kebijakan strategis perlu dirumuskan, seperti penataan kelembagaan Komite KUR, perubahan pedoman pelaksanaan KUR, serta penyesuaian kebijakan untuk mendukung program ketahanan pangan.

 

“Bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR juga harus dievaluasi, tidak hanya dari sisi persyaratan, tetapi juga dari kapabilitasnya. Jangan sampai target yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai secara maksimal,” paparnya.

 

Program KUR juga diharapkan dapat dioptimalkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan sinergi seluruh pihak terkait, KUR diharapkan dapat terus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. (tn/aha)

BERITA TERKAIT
Beniyanto: Dana KUR Sebesar 300 Triliun Diharapkan Terserap Maksimal
05-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025 menjadi Rp 300 triliun, lebih besar...
Komisi VII Undang Pakar Bahas RUU Kepariwisataan
05-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VII DPR RI mengundang para pakar dan akademisi untuk terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang...
Revisi UU Kepariwisataan Harus Adaptif Terhadap Tantangan Global
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti Revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang tengah dibahas. Ia menekankan pentingnya...
Komisi VII Kembali Bahas UU Kepariwisataan dengan Pemerintah
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI kembali membahas rancangan undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009...